1. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tahun 2014 

1. Permendagri 111/2014 tentang teknis peraturan desa
2. Permendagri 112/2014 tentang pemilihan kepala desa
3. Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa
4. Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa

Tahun 2015

1. Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
2. Permendagri 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kades
3. Permendagri 83/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perades
4. Permendagri 84/2015 tentang SOTK pemerintah desa

Tahun 2016 

1. Permendagri 1/2016 tentang pengelolaan aset desa
2. Permendagri 44/2016 tentang kewenangan desa
3. Permendagri 45/2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa
4. Permendagri 46/2016 tentang laporan kepala desa
5. Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Desa
6. Permendagri 93/2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa
7. Permendagri 94/2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Permendagri 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Tahun 2017 

1. Permendagri 1/2017 tentang penataan desa
2. Permendagri 2/2017 tentang SPM desa
3. Permendagri 42/2017 tentang Satlinmas
4. Permendagri 65/2017 perubahan atas Permendagri 112/2015
5. Permendagri 67/2017 perubahan atas Permendagri 83/2015
6. Permendagri 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa

Tahun 2018 

1. Permendagri 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
2. Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa
3. Tahun 2019 :
4. Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa

2. Peraturan Menteri Keuangan

Tahun 2015 

1. Permenkeu 93/PMK.07/2015
2. Permenkeu 247/PMK.07/2015

Tahun 2016 

1. Permenkeu 48/PMK.07/2016
2. Permenkeu 49/PMK.07/2016
3. Permenkeu 125/PMK.07/2016

Tahun 2017 

1. Permenkeu 50/PMK.07/2017
2. Permenkeu 225/PMK.07/2017
3. Permenkeu 226/PMK.07/2017

Tahun 2018

1. Permenkeu 193/PMK.07/2018

Tahun 2019

1. Permenkeu 61/PMK.07/2019
2. Permenkeu 205/PMK.07/2019

Tahun 2020

1. Peraturan Menteri Keuangan 2/ 2020

3. Peraturan Menteri Desa PDTT

Tahun 2015 

1. Permendes 1/2015 tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2. Permendes 2/2015 tentang pedoman musyawarah desa
3. Permendes 3/2015 tentang pendamping desa
4. Permendes 4/2015 tentang BUMDesa
5. Permendes 5/2015 tentang prioritas dana desa 2015
6. Permendes 7/2015 tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa
7. Permendes 21/2015 tentang prioritas dana desa 2016

Tahun 2016 

1. Permendes 2/2016 tentang IDM
2. Permendes 5/2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan
3. Permendes 8/2016 tentang perubahan atas Permendesa 21/2015
4. Permendes 9/2016 tentang pelatihan masyarakat
5. Permendes 10/2016 tentang pengelolaan data dan informasi desa
6. Permendes 22/2016 tentang prioritas dana desa 2017

Tahun 2017

1. Permendes 4/2017 tentang perubahan Permendes 22/2016
2. Permendes 19/2017 tentang prioritas dana desa 2018
3. Permendes 23/2017 tentang TTG Desa

Tahun 2018 

1. Permendes 16/2018 tentang prioritas dana desa 2019
2. Tahun 2019 :
3. Permendes 11/2019 tentang prioritas dana desa 2020
4. Permendes 16/2019 tentang musyawarah desa.
5. Permendes 17/2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 4. LKKP                                                                                     

1. Perka LKPP 13/2013 tentang Barjas di desa
2. Perka LKPP 22/2015 tentang perubahan atas Perka LKPP 13/2015
3. Perka LKPP 12/2019 tentang pedoman Barjas di desa

5. Surat Keputusan Bersama

1. SKB 3 Menteri tahun 2015 tentang percepatan penyaluran,pengelolaan dan penggunaan dana desa.
2. SKB 4 Menteri tahun 2017 tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan UU Desa.