BPD

Website Resmi Desa Tanjung Putri
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

eSPPT

Online 1 Users

Desa Tanjung Putri

Jl. Dusun Pendulangan Desa Tanjung Putri RT. 02
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos 74117

085750003686| pemdes.tanjungputri@gmail.com

WhatsApp Facebook

MUHAMMAD ASWIN MUSANI, A. Md

Kepala Desa
Tidak di Kantor
MISDAR

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor
BELLA ASWAHYUNI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor
MASKUR

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
Tidak di Kantor
WIDARTINI

KAUR KEUANGAN
Tidak di Kantor
NELLY

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak di Kantor
FATMAWATI

STAF PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor
LUKMAN

STAF KEUANGAN
Tidak di Kantor
M. FERIYADI

Staf Kesra
Tidak di Kantor

Berhasil!
Perubahan telah diterapkan.

Pengaturan Layar

Sembunyikan Latar

68 visitors

Pengunjung Hari Ini

28.57 %

Kemarin 238 visitors

OpenSID 23.02

Rekam Kehadiran
IP Address : 44.213.63.130

Layanan Mandiri
Permohonan Surat, Cetak KK, dll

Lokasi Kantor
Desa Tanjung Putri

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI

02 Des 2019 11:11:58 2.347 Kali

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TANJUNG PUTRI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG PUTRI

1. NAMA	:	SADERAN
JABATAN	:	KETUA
ALAMAT	:	DESA TANJUNG PUTRI RT. 2

2. NAMA	:	MATSYAH H. R
JABATAN	:	WAKIL KETUA
ALAMAT	:	DESA TANJUNG PUTRI RT. 4

3. NAMA	:	ROVIKOH NOVIANTI
JABATAN	:	SEKRETARIS
ALAMAT	:	DESA TANJUNG PUTRI RT. 2

4. NAMA	:	MISRUDI
JABATAN	:	ANGGOTA
ALAMAT	:	DESA TANJUNG PUTRI RT. 3

5. NAMA	:	SITI JAMILAH
JABATAN	:	ANGGOTA
ALAMAT	:	DESA TANJUNG PUTRI RT. 1

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi :

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa :

1) Menggali aspirasi masyarakat;

2) Menampung aspirasi masyarakat;

3) Mengelola aspirasi masyarakat;

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;

6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

Berita Desa